JAKARTA, SiUntung.com – Segala carut-marutnya ketatanegaraan pasca reformasi ini karena lembaga tinggi negara dan penyelenggara negara melampaui kewenangannya yang sudah diatur dalam konstitusi. Hal itu berimplikasi terhadap penyelenggara negara yang menjalankan tak sejalan dengan konstitusi itu sendiri. Seperti Komisi Yudisial (KY) yang masih meminta tambah kewenangan, presiden yang masih harus konsultasi dengan parpol dan sebagainya, sehingga check and balances itu tidak terwujud.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI FPG Agun Gunandjar Sudarsa dalam dialog “Menata ulang sistem bernegara’ bersama Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra, pengamat politik Yudi Latief, dan Ketua BK DPD RI AM Fatwa di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (13/11/2013).
“Selama ini sistem ketatanegaraan kita ada yang belum pas, tapi tetap bisa dijalankan dengan baik asal setiap lembaga tinggi negara dan penyelenggara negara menjalankan tugasnya sesuai perintah konstitusi, dan tak melebihi tugasnya di luar konstitusi,” ujar politisi Golkar itu.
Solusinya, sebagaimana amanat TAP MPR RI Nomor 7 tahun 2001 tentang visi Indonesia 2020 yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
“Jadi, untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan itu diperlukan indikator utama dari manat itu,” ujar Agun.
Da, itu bisa diwujudkan menurut Agun saat setidaknya melalui pemilu yang legitimate. “Itu bisa diwujudkan pemilu yang legitimate.
Karena itu pemilu 2014 harus berlangsung secara jujur, adil, demokratis, agar menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan tidak digugat oleh siapapun. Tapi, Golkar tak akan menjadikan itu untuk kepentingan kampanye politik 2014,” tambahnya.
Diakui Agun, kalau selama reformasi ini Golkar belum pernah tampil sebagai penyelenggara negara, dan sebelumnya Golkar telah ditelanjangi, kantornya dibakar, dan Pak Akbar Tandjung sebagai pimpinan Golkar dikejar kemana-mana, tapi katanya, Golkar tetap menjadi partai besar. “Terbukti dari pemilu ke pemilu malah pernah menjadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan saat ini DPP Golkar sedang mengkaji sistem kebangsaan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.(SON/mnb)
