JAKARTA, SiUntung.com– Prabowo Subianto yang diklaim oleh sejumlah tim suksesnya adalah calon pemimpin yang berkarakter tegas, kini ditantang untuk membuktikannya dengan membuat kontrak politik dengan korban Lapindo. Diketahui sebelumnya, capres Joko Widodo yang hadir dalam peringatan sewindu lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membuat kontrak politik soal keberpihakkannya untuk korban lumpur Lapindo jika kelak terpilih menjadi presiden.
Menurut Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, seharusnya langkah yang dilakukan oleh Jokowi ini juga diikuti oleh Prabowo Subianto. Hal itu terkait dengan keinginannya meraih kesuksesan di tanah Jawa.
“Saya menilai koalisi yang dibentuk Prabowo sarat dengan “beban” persoalan yang membuat nilai jual Prabowo-Hatta Rajasa sulit dilirik pemilih, khususnya di Jawa Timur karena ada masalah Lapindo. Untuk bisa menang, mereka pun harus ikut berpihak kepada para korbannya, dengan ikut melakukan kontrak politik” kata pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi, kepada SOROTnewas.com, Jumat (30/5/2014).
Ari menjelaskan beban utang lama kasus Lapindo Brantas yang terkait Aburizal Bakrie alias Ical yang tergabung di dalam koalisi Prabowo-Hatta itu terus ditagih publik. “Kalau Prabowo tidak berani, berarti koalisi yang dibangun dengan Golkar akan mengamankan Ical dari tuntutan penyelesaian lumpur Lapindo,”tandas Ari Junaedi.
Pengajar program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) ini, mengungkapkan selama ini rezim SBY terlalu berbaik hati kepada Ical soal penyelesaian kasus lumpur Lapindo.
“Yang dirugikan sekali tentunya korban lumpur Lapindo, berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak orang yang kehilangan mata pencahariannnya, berapa besar kerusakan lingkungan akibat genangan lumpur, dan betapa dahsyat pengaruhnya bagi kehidupan masa depan kita, terutama keluarga dari para korban dan warga sekitarnya,” tegasnya.
“Sebaiknya pula Amien Rais yang katanya pejuang reformasi masih tidak pikun untuk menyuarakan keadilan dan orang macam Akbar Tandjung yang dikenal mem-beo di setiap presiden yang berkuasa, bisa mengkritik Ical dengan cerdas. Fahri Hamzah yang terlalu pedas mengkritik KPK bisa mengkritisi pula Golkar. Jangan-jangan karena koalisi, suara-suara mereka menjadi sengau bahkan menjadi seragam untuk memuja-memuji Prabowo-Hatta Rajasa,”pungkasnya. (SON/njp)
